Selasa, 17 November 2026

GEMPAR! REVITALISASI SDN 85 REJANG LEBONG SENILAI Rp1,3 MILIAR DISOROT TAJAM! DIDUGA DIMONOPOLI KEPALA SEKOLAH, MATERIAL BONGKARAN DIDUGA DIJUAL TANPA PROSEDUR!

 



REJANG LEBONG, BENGKULU – Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi melalui Program Revitalisasi SD Negeri 85 Rejang Lebong, yang berlokasi di Desa IV Suku Menanti (Empat Suku Menanti), Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mulai menuai sorotan serius.


Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai pagu sekitar Rp1,3 miliar tersebut kini menjadi perbincangan masyarakat setempat. Sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaannya mulai mencuat, mulai dari pengelolaan kegiatan yang diduga dikuasai kepala sekolah hingga persoalan material bongkaran bangunan lama.


Berdasarkan keterangan sejumlah masyarakat setempat kepada tim, pelaksanaan kegiatan yang seharusnya mengedepankan prinsip swakelola melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) justru diduga berjalan tanpa pelibatan panitia secara optimal.


DIDUGA KEPALA SEKOLAH KUASAI SELURUH PELAKSANAAN


Masyarakat mempertanyakan peran dan fungsi P2SP. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, mulai dari pembelian material, perekrutan kepala tukang hingga penentuan pekerja diduga dikendalikan langsung oleh kepala sekolah.


Jika informasi tersebut benar, muncul pertanyaan serius: di mana fungsi P2SP dalam pelaksanaan program revitalisasi yang menggunakan anggaran negara tersebut?


Skema swakelola bukan berarti seluruh kewenangan dapat dijalankan secara sepihak oleh kepala sekolah. P2SP harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan teknis program.


PAPAN INFORMASI DAN STRUKTUR P2SP DIPERTANYAKAN


Sorotan berikutnya tertuju pada tidak terlihatnya papan informasi kegiatan maupun papan struktur kepengurusan P2SP di lokasi pekerjaan.


Ironisnya, masyarakat menyebut susunan P2SP justru berasal dari unsur dewan guru sekolah sendiri. Bahkan, beredar informasi bahwa kepala tukang diduga ditempatkan sebagai ketua P2SP.


Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, keabsahan susunan kepanitiaan, serta siapa sebenarnya yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan senilai Rp1,3 miliar tersebut.


Masyarakat meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga turun langsung memeriksa kondisi riil di lapangan.


MATERIAL SENG DAN KAYU LAMA DIDUGA DIPERJUALBELIKAN


Persoalan yang tidak kalah serius adalah nasib material hasil pembongkaran bangunan lama, berupa seng dan kayu.


Menurut keterangan masyarakat setempat, material bongkaran tersebut diduga diperjualbelikan oleh oknum guru tanpa melalui prosedur administrasi penghapusan aset milik sekolah.


Warga bahkan memperkirakan sekitar 70 persen material seng dan kayu bekas pembongkaran masih dalam kondisi cukup bagus dan dinilai masih layak dimanfaatkan.


Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan sekadar material bekas bangunan, melainkan menyangkut pengamanan dan pertanggungjawaban aset negara.


Siapa yang mengambil keputusan atas material tersebut? Ke mana hasil penjualannya? Apakah sudah ada inventarisasi, berita acara, serta persetujuan penghapusan aset sesuai ketentuan?


Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka.


ANGGARAN Rp1,3 MILIAR, INDIKASI MARK-UP HARUS DIAUDIT!


Dengan nilai pagu sekitar Rp1,3 miliar, masyarakat juga mempertanyakan kewajaran penggunaan anggaran rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru tersebut.


Muncul dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran yang perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, RAB, pembelian material, volume pekerjaan, harga satuan hingga hasil fisik bangunan.


Dugaan mark-up tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum ada pemeriksaan dan hasil audit. Namun, besarnya anggaran publik juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan secara terbuka.


PKN MINTA APH DAN INSPEKTORAT TURUN TANGAN


Atas berbagai informasi dan keluhan masyarakat tersebut, aparat pengawas internal, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong, serta aparat penegak hukum diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh.


Pemeriksaan perlu mencakup:


1. Struktur dan legalitas kepengurusan P2SP.

2. Alur pembelian material dan perekrutan tenaga kerja.

3. Kesesuaian pelaksanaan dengan petunjuk teknis revitalisasi.

4. Inventarisasi serta status material hasil pembongkaran.

5. RAB, bukti transaksi, volume pekerjaan dan kualitas fisik bangunan.

6. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN senilai Rp1,3 miliar.


Program revitalisasi sekolah merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan ruang bagi siapa pun untuk menguasai pelaksanaan kegiatan secara sepihak.


Jangan sampai program yang membawa nama peningkatan mutu pendidikan justru menyisakan persoalan transparansi, dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan aset negara.


Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Jika seluruh pelaksanaan sudah sesuai aturan, pihak sekolah harus berani membuka dokumen dan memberikan penjelasan.


Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini merupakan informasi awal berdasarkan keterangan masyarakat setempat dan masih memerlukan verifikasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada kepala sekolah, pengurus P2SP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong maupun pihak terkait lainnya. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Tulis komentar

Berita Terbaru

Back to Top