SERANG – Pusat Kajian Pemerhati Kebijakan Pemerintah (Panji Perjuangan) kembali mematangkan rencana aksi unjuk rasa damai Jilid II di depan Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten.
Langkah tegas ini diambil lantaran pada aksi pertama sebelumnya, pihak dinas dinilai tidak memberikan titik terang maupun jawaban tertulis atas indikasi maladministrasi dan dugaan penyimpangan pengadaan yang disampaikan.
Pada aksi jilid I sebelumnya, perwakilan Panji Perjuangan sempat diterima oleh tiga pejabat Dispar Banten, yakni Sekretaris Dinas (Sekdis), pejabat pengadaan, serta satu pejabat terkait lainnya.
Namun, audiensi tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan dan tidak ditindaklanjuti dengan penjelasan tertulis resmi dari pihak dinas, sehingga memicu kekecewaan mendalam dan mendasari digelarnya aksi Jilid II.
Aksi Jilid II ini digelar guna menyuarakan dugaan maladministrasi, indikasi pelanggaran prosedur pengadaan IT dan konstruksi, serta potensi kerugian negara Tahun Anggaran (TA) 2026. Selain persoalan E-Katalog dan dugaan pemecahan paket (package splitting), Panji Perjuangan turut membeberkan temuan investigasi lapangan pada pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Mushola) senilai Rp221.600.000,00 oleh CV Anugraha Pratama Sejahtera. Pekerjaan fisik tersebut diduga kuat tidak sesuai dengan rincian Bill of Quantities (BoQ) serta diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karena tidak tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja di lokasi.
"Aksi Jilid II ini adalah bentuk kekecewaan kami karena pada aksi pertama tidak ada titik terang dan tidak ada jawaban tertulis dari pihak dinas. Kami hadir menuntut transparansi. Jika audiensi tetap deadlock, maka penegakan hukum adalah jalan utama. Paket transaksi yang diduga cacat hukum harus dibatalkan, proyek yang diduga menyimpang dari BoQ harus diusut, dan PPK/KPA yang bertanggung jawab atas dugaan rekayasa sistem wajib dicopot," tegas A. Januar, Presidium Panji Perjuangan.
Senada dengan hal tersebut, M. Irfan Pratama selaku Koordinator Lapangan Panji Perjuangan menyatakan bahwa pihaknya menuntut agar segala bentuk pelanggaran terkait dugaan maladministrasi dan kegiatan musholla yang diduga kuat tidak sesuai bill of quantity (BQ) yang berpotensi akan merugikan negara. " Tandasnya
.



Tidak ada komentar:
Tulis komentar